Mungkin ketika Pemerintah India Timur menjadikan pusat pemerintahan mereka di Batavia ketika Jakarta mendeklarasikan ibu kota Indonesia setelah Kebebasan, tidak ada yang berpikir bahwa kota ini akan menjadi seperti sekarang ini.

Jakarta bukan satu-satunya ibu kota di mana pusat pemerintahan berada, tetapi juga jenis Tanah Harapan bagi orang-orang di daerah yang ingin mencari penghidupan yang lebih baik.

Namun, begitu julukannya untuk ekspatriat, terutama Durian Besar, semakin besar perkembangan kota Jakarta, semakin akan tercium bau yang tak sedap. Mulai dari kemacetan karena terbatasnya ketersediaan transportasi umum yang aman dan nyaman, berkurangnya ketersediaan air tanah karena terus menyerap gedung-gedung tinggi dan permukiman, berbagai masalah sosial yang menyebabkan ketimpangan – ekonomi.

Berbagai kondisi ini tidak dianggap DKI Jakarta yang tidak layak modal. Menurut analisis Badan Pengembangan Pengembangan (Bappenas), setidaknya ada enam alasan mengapa ibu kota harus dipindahkan dari DKI Jakarta ke Jawa.

Pertama, saat ini, 57 persen orang Indonesia tinggal di Jawa. Konsentrasi populasi di Jawa sangat timpang dibandingkan dengan distribusi penduduk di wilayah lain.

Kedua, kontribusi ekonomi Jawa terhadap PDB nasional sangat tinggi di daerah lain. Ketidaksetaraan ini tidak mungkin karena kontribusi pertumbuhan ekonomi ke Pulau Jawa lebih dari 58 persen pada tahun 2018.

Ketiga, Pulau Jawa serius dalam hal krisis ketersediaan air, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur.

“Bahkan, Gubernur DKI siap menyiapkan kantung air untuk warga,” kata Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Rudy S. Prawiradinata dari Badan Pembangunan Daerah (Bappenas) di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (19/7/2019).

Keempat, nilai konversi lahan produktif, hutan, atau pertanian di Jawa adalah bangunan. Kelima, arus urbanisasi dan konsentrasi penduduk di kota-kota Jawa dan wilayah DKI Jakarta sangat besar.

Baca Juga:  Mendapatkan Pendanaan 226 Miliar Rupiah, Startup Logistik Ezyhaul Siap Hadir di Indonesia

Dalam daftar Bappenas, populasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur mencapai 32.775.966 orang.

“Di 10 kota terbesar di Indonesia, 5 berada di Jabodetabek, maka urbanisasi diperkirakan mencapai 70 persen pada 2045, orang akan tinggal di kota,” lanjutnya.

Akhirnya, kerentanan DKI Jakarta terhadap bahaya banjir, degradasi lahan, kualitas sungai yang buruk, kemacetan lalu lintas yang tinggi, dan manajemen transportasi yang buruk adalah alasan mengapa ibu kota harus segera pindah.

Gedung bertingkat tersamar kabut polusi udara di Jakarta, Senin (8/7/2019). Berdasarkan data “Air Quality Index” pada Senin (8/7/2019) tingkat polusi udara di Jakarta berada pada angka 154 yang menunjukkan bahwa kualitas udara di Ibu Kota termasuk kategori tidak sehat.

Persyaratan untuk Ibu Kota Baru

Saat ini, ada tiga kandidat provinsi untuk wilayah di mana ibukota baru berada. Ketiganya di pulau Kalimantan, seperti Kalimantan Tengah (KalTeng), Kalimantan Selatan (KalSel), dan Kalimantan Timur (KalTim).

Menentukan dan mendeklarasikan lokasi ibukota baru segera diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rencananya, keputusan itu dibuat tahun ini.

Rudy mengatakan bahwa lembaganya bersama beberapa pihak memperkirakan luas tanah dan biaya yang diperlukan untuk memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan.

Berdasarkan perhitungan mereka, luas yang dibutuhkan adalah 30.000-40.000 hektar (ha). Puluhan ribu hektar tanah diperlukan untuk menampung penduduk yang aktif di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif; polisi dan TNI; dan anggota keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat negara.

Dari sisi biaya, pemindahan ibu kota diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp 466,06 triliun. Pajak ini direncanakan akan diambil dari anggaran negara di sebagian kecil dari Rp74,4 triliun, skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (PPP) sebesar Rp265,23 triliun, dan penggunaan kemitraan dengan sektor swasta senilai IDR127,38. triliun.

Rencana pemerintah adalah membangun rencana induk untuk pengembangan mulai tahun 2020. Sementara itu, pembangunan ibu kota baru dengan persiapan Detail Engineering Design (DED) direncanakan akan dimulai pada 2021.

Baca Juga:  Startup Media 7.5 Degree Siap Berkembang di Indonesia, Dengan Fokus Menjembatani Pebisnis Cina

Sumber Artikel : https://www.jualanbarang.com/blog/bisnis/pemindahan-ibu-kota-pencarian-the-new-big-durian/

Belum ada peringkat.

Berikan rating untuk post ini ?