Mengapa Adopsi Smart City Menjadi Penentu Indonesia Menjadi Pemimpin Digital

December 13, 2016

Menciptakan edukasi dan mindset untuk perencanaan strategi penerapan digital yang lebih kuat

city

Salah satu dashboard command center di Jakarta Smart City / Flickr – Muhammad Feza

Konsep smart city sudah sangat lekat dengan visi pemerintahan di banyak kota di Indonesia. Transparansi, kemudahan dan kinerja yang lebih gesit diharapkan mampu dihadirkan dari tatanan kota pintar dengan pendekatan digital. Berbicara tentang smart city sejatinya akan mengembalikan pada revolusi e-goverment (e-gov), penerapan pendekatan berbasis komputer untuk penyelesaian berbagai tugas pemerintahan. E-gov merangkum pemanfaatan TIK untuk meningkatkan performa pemerintah dalam bekerja, baik itu memudahkan kinerja internal, antar lembaga, untuk rakyat dan hubungannya dengan proses bisnis.

Smart city adalah sebuah cita-cita besar yang harus diawal dari revolusi internal. Menerapkan e-gov dengan benar salah satu indikasinya. Mengapa hal ini penting dan berkorelasi langsung dengan apa yang dicita-citakan Presiden supaya Indonesia menjadi pemimpin digital di Asia tahun 2020? Penerapan digitalisasi di internal pemerintah akan membuka mindset para pelaku kebijakan, memudahkan mereka berpikir secara konseptual dalam mengatur berbagai regulasi. Kurang pas jika berbicara regulasi tentang pembaruan digital, namun regulator tak pernah menyicipinya.

E-gov menjadi permulaan, apa kabar penerapannya di Indonesia?

Regulasi tentang e-gov di Indonesia sudah diatur dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Namnu faktanya petunjuk legal tersebut masih diinterpretasikan dengan beragam bentuk, pada akhirnya penerapan di tiap daerah menjadi berbeda. Melahirkan banyak SOP dan sistem dalam berjalannya sistem produktif pemerintahan berbasis elektronik. Yang paling fatal adalah akan lebih menantang ketika dibutuhkan integrasi di sistem antar daerah.

Solusinya tak lain diperlukan poin-poin yang lebih jelas untuk menghadirkan standar yang lebih terukur. Termasuk di dalamnya petunjuk teknis secara mendetail. Misalnya menentukan kualifikasi sumber daya manusia, skema manajemen, arsitektur produk dan sebagainya. Umumnya pengembangan sistem di tiap daerah dilakukan pada sebuah arsitektur standalone, dengan keberagaman di dalamnya.

Adapun jenis aplikasi yang menjadi penopang produktivitas meliputi aplikasi internal, aplikasi publik dan aplikasi bisnis. Aplikasi internal dikembangkan dengan tujuan memudahkan beragam kegiatan, seperti manajemen keuangan, manajemen sumber daya, pengarsipan hingga tata kelola informasi. Aplikasi publik adalah aplikasi yang berhubungan dengan pelayanan, dari yang paling simpel dalam bentuk sistem antrian, layanan pengaduan, layanan perpajakan, pembayaran dan sebagainya.

Sedangkan aplikasi bisnis adalah bersifat B2B, berhubungan dengan berbagai kegiatan bisnis, misalnya tender, integrasi dengan perbankan dan sebagainya. Sedangkan jika dikategorikan dari fungsionalitas, setidaknya juga akan ada tiga aplikasi yang dibutuhkan dalam sebuah sistem e-gov, yakni aplikasi umum, aplikasi khusus dan aplikasi pendukung.

Keseriusan dalam pengembangan sistem elektronik mengantarkan pada kepemimpinan digital

Di luar analisis isu teknis di atas, pada dasarnya penerapan e-gov tak lain untuk kenyamanan bersama. Visi ini turut menjadi proses transformasi serius (dalam skala nasional) untuk penerapan teknologi di masyarakat yang lebih luas. Kesiapan Indonesia menghadapi era digital, dalam hal inovasi dan persaingan, sangat bergantung pada kesiapan masyarakat di dalamnya. Terlebih jika menargetkan 3-4 tahun lagi untuk memimpin pangsa pasar digital di Asia Tenggara. Teknologi dapat dimanfaatkan secara konsumtif dan produktif.

Jika dominan ke arah konsumtif, maka Indonesia hanya akan menjadi sasaran pasar, sedangkan kebalikannya bisa mengantarkan pada kreasi dan pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri. Kota pintar dapat dimaknai secara lebih luas. Mulai dari digitalisasi layanan hingga edukasi masyarakat menuju pola pikir yang lebih baik. Di luar itu penerapan di internal regulator tujuannya memberikan insight terciptanya regulasi yang mengarah pada penguatan strategi digital dalam beragam perancangan aturan. Seperti diketahui, saat ini aturan yang mengarah ke sana sudah mulai banyak diperbincangkan.

Sumber : https://dailysocial.id/post/mengapa-adopsi-smart-city-menjadi-penentu-indonesia-menjadi-pemimpin-digital